Selasa, 26 Oktober 2010

Dokter Edward Armando, `Raja Aborsi" Surabaya

Dokter Edward Armando, `Raja Aborsi` yang Nyaris Tak Tersentuh Hukum
TempatRajin Setor`Upeti',Tempat Praktik Dijaga Pria Berambut Cepak
dr Edward Armando kembali dingkap Polda Jatim, karena diduga melakukan praktik aborsi secara ilegal. Penangkapannya ini untuk kedua kalinya, sejak terbelit kasus yang sama pada tahun 1995. Bagaimana praktik ini bisa aman?Surabaya-(SSOnline)Penampilannya kalem dan murah senyum. Namun siapa sangka, dr Edward Armando ini menjadi ‘raja aborsi’. Dokter berusia 62 tahun ini tega merontokkan janin bayi dalam kandungan. Hanya dengan imbalan Rp 3 juta, pria berkamata ini mau menggugurkan kandungan para pasien dalam tempo kurang 15 menit.
Sudah lebih 10 tahun dr Edward membuka praktik aborsi ilegal di kawasan Jl Dukuh Kupang Timur X No 4 Surabaya. Namun, selama kurun waktu itu hanya sekali saja berurusan dengan polisi. Polda Jatim menggerebeknya sekitar tahun 1995. Itupun ketika lokasi praktik dr Edward masih di kawasan Kupang Gunung Timur. Namun ujung-ujungnya dr Edward dinyatakan tak bersalah oleh pengadilan dan akhirnya bebas.

Selepas itu, dr Edward kembali leluasa membuka praktik aborsi tanpa tersentuh aparat penegak hukum. Padahal, jika dilihat lokasi tempat praktiknya, sangat mustahil aksi ini luput dari pantauan petugas. Markas Koramil hanya berjarak sekitar 100 meter. Bahkan dari Mapolresta Surabaya Selatan tak sampai memakan waktu 5 menit perjalanan. Tapi kenapa praktinya aman-aman saja?

Dari penelusuran yang dilakukan , tempat praktik dr Edward ini ternyata dijaga oknum berambut cepak. Entah itu aparat betulan atau gadungan. Tempat praktek dr Edward sering `dikunjungi` orang-orang tertentu untuk menarik `upeti`. Dokter asal Gedangan Sidoarjo ini, mengaku hampir 50 persen pendapatannya digunakan untuk membayar `jatah keamanan`.
Parahnya, sejumlah wartawan gadungan tanpa surat kabar atau lebih dikenal dengan istilah wartawan `bodrex` juga rutin meminta uang `tutup mulut`. Nilainya tak seberapa, hanya Rp 25 ribu sampi Rp 50 ribu. Namun setiap `bodrex` dalam sebulan bisa dua sampai tiga kali meminta jatah.

“Tak kurang antara 20 sampai 30 wartawan rutin meminta jatah. Biasanya kedatangan mereka telah dikonfirmasikan dulu. Jadi pas gerombolan ini datang, sang tuan rumah sudah siap menyambutnya dengan `amplopan`,” terang sumber yang mengaku kenal dekat dengan para pembantu dr Edward.
Selain itu, setiap 12 jam sekali selalu ada masing-masing tiga orang yang bergantian menjaga tempat praktik berpagar hijau ini. Untuk menghilangkan kesan mencolok, preman tersebut hanya mengawasi dari perempatan, tak jauh dari tempat praktik.

Jika ada orang berhenti di depan rumah, salah satu preman tersebut baru menanyakan maksud dan tujuannya. “Preman-preman ini jarang berkomunikasi dengan orang yang tak dikenal,” imbuh sumber ini, yang meminta identitasnya tak disebutkan.

Pernah ada wartawan sebuah harian terbitan Surabaya yang mencoba menyamar dan berhasil masuk ke dalam tempat praktek dokter alumnus FK Unair ini. Namun aksinya ketahuan dan kena semprot salah satu `penjaga`. “Mas, Anda wartawan ya, mau apa kok masuk ke sini? Kalau mau uang jatah, isi buku daftar tamu dulu. Nanti biar diurus. Jangan coba macam-macam. Silakan lapor polisi, kalau tidak terima,” ucap preman itu, seperti ditirukan sumber.

Wartawan itu kemudian menceritakan pengalaman pahitnya ke salah satu anggota polisi di kawasan Surabaya Selatan. Namun yang diberitahu cuma menanggapi dingin. “Kalau sampeyan bisa memberikan buktinya, pasti kami tindak,” ujarnya kala itu.
Karena kecewa, wartawan yang juga sebelumnya pernah bekerja di tempat hiburan malam itu akhirnya menulis pengalamnnya ke dalam berita di sebuah surat kabar harian. Dan seperti yang sudah diduganya, tak ada respon dari aparat penegak hukum waktu itu.
Fenomena ini seolah menyiratkan ada sesuatu antara petugas dengan tempat praktek dr Edward. Minimal praktek tahu sama tahu telah ada dalam masalah ini. Lebih menarik lagi, mengapa harus selalu Polda yang turun tangan langsung? Lalu di mana petugas dari Polresta Surabaya Selatan dan Polwiltabes yang sebenarnya juga bertanggungjawab karena lokasi praktek aborsi ini masuk wilayah hukum mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab sendiri oleh masyarakat yang selama ini meresahkan adanya lokasi aborsi tersebut.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar